Divisi Humas Polri Gelar Gerakan Pangan Murah Untuk Masyarakat

Divisi Humas Polri Gelar Gerakan Pangan Murah Untuk Masyarakat   Berita Polisi, Jakarta - Divisi Humas Polri menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) bagi masyarakat di Halaman Gedung Dividi Humas Polri, Jakarta Selatan. GPM ini menyediakan komoditas beras SPHP, minyak goreng, gula, dan terigu. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko merinci, untuk beras disediakan dengan harga Rp110.000/10 Kg. Beras yang disediakan adalah jenis SPHP. Kemudian, terigu dihargai Rp11.000, gula Rp17.500, dan minyak Rp18.500. Seluruhnya dijual ke masyarakat umum, pegawai di lingkungan Divisi Humas Polri, dan kalangan wartawan. “Kegiatan yang bersifat kelembagaan ini, baik itu Polri bekelanjutan untuk menyalurkan beras dan bahan pokok lainnya bersama dengan Bulog,” ungkap Karopenmas, Senin (25/8/25). Ditegaskan Karopenmas, kegiatan ini sebagai wujud nyata Polri dalam mendukung program pemerintah. Selain itu, guna menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat. “Ini menjadi wujud kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah dalam mencapai suatu dukungan stabilitas harga pangan sehingga semua bisa merasakan kehadiran Polri yang bermanfaat,” ujar Karopenmas.@Red. https://mci.life/2025/08/27/divisi-humas-polri-gelar-gerakan-pangan-murah-untuk-masyarakat/?feed_id=98821&_unique_id=68ae8bec793e6

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Operasi Mantap Praja II, Polresta Bulungan Fokus Pengamanan Tahap Penghitungan Suara Pilkada 2024

Gambar
Operasi Mantap Praja II, Polresta Bulungan Fokus Pengamanan Tahap Penghitungan Suara Pilkada 2024 TANJUNG SELOR, Polda Kaltara, Polresta Bulungan – Dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan tahapan penghitungan suara Pilkada serentak 2024, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bulungan terus menggelar Operasi Mantap Praja (OMP) II. Fokus utama dalam tahap ini adalah pengamanan dan pengawalan distribusi kotak suara dari berbagai wilayah hingga ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K., menyampaikan bahwa proses penghitungan suara membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam pengawalan kotak suara dari daerah terpencil yang jelas menghadapi berbagai tantangan. “Kami terus memastikan distribusi kotak suara ke PPK berlangsung aman dan lancar, meskipun melewati medan yang berat dan cuaca yang kurang bersahabat. Ini adalah tanggung jawab kami untuk menjaga keamanan suara rakyat hingga tahapan akhir,” ungkapnya, Kamis (28/1...
Baca selengkapnya

Gelar Operasi Knalpot Brong Besar-besaran, Polresta Malang Kota Terima Apresiasi Kapolda Jatim

Gambar
Gelar Operasi Knalpot Brong Besar-besaran, Polresta Malang Kota Terima Apresiasi Kapolda Jatim   Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Toni Harmanto mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Polresta Malang Kota, dalam melakukan penindakan knalpot brong. Dirinya mengungkapkan, bahwa penggunaan knalpot brong telah meresahkan masyarakat. Dikarenakan, suara bising yang ditimbulkan sangat mengganggu. "Ini masalah ketertiban umum yang harus dijaga. Masyarakat perlu nyaman ketika beristirahat saat malam hari," "Jadi, jangan sampai mereka (pengguna knalpot brong) mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang istirahat. Kita pastikan dengan langkah-langkah penegakan hukum, dan ini sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Polresta Malang Kota," jelasnya. Dirinya menegaskan, bahwa larangan penggunaan knalpot brong telah diatur di dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Penggunaan knalpot brong, hanya diperun...
Baca selengkapnya

Polri : Penerbitan Surat Keterangan Kepolisian bagi Wartawan Asing wujud Pelayanan dan Perlindungan

Gambar
Polri : Penerbitan Surat Keterangan Kepolisian bagi Wartawan Asing wujud Pelayanan dan Perlindungan Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri , Irjen Pol. Sandi Nugroho , memberikan penyampaian terkait pemberitaan yang mengaitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi wartawan asing yang bertugas di Indonesia. Pernyataan yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa SKK menjadi kewajiban bagi jurnalis asing. Hal ini, menurut Irjen Sandi, maka perlu dijelaskan substansi dari Perpol nomor 3 tahun 2025 tersebut. Irjen Sandi menjelaskan bahwa Perpol No. 3 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Keimigrasian No. 63 Tahun 2024. "Perpol ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalnya di wilayah-wilayah rawan konflik," ujar Irjen Sandi dalam konferensi pers di Jak...
Baca selengkapnya