Konvensi Humas Indonesia Segera di Laksanakan, Ini Pesan Kadiv Humas Polri

Konvensi Humas Indonesia Segera di Laksanakan, Ini Pesan Kadiv Humas Polri JAKARTA - liputanterkini.co.id | Konvensi humas Indonesia akan segera di laksanakan di Semarang, Jawa Tengah. Sebagaimana di jelaskan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., SH., M. Hum, Humas Indonesia sebagai publik relation harus memiliki kompetensi untuk membangun diplomasi publik soft power ketika berinteraksi dengan masyarakat global. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=3NFOCIZ-zdo[/embed] Membangun komunikasi berkelanjutan dengan sustainabel development goals dengan lebih kreatif merancang program berbasis lingkungan, sosial dan pemerintahan dengan memperhatikan unsur kebhinekaan, kesamaan dan kesatuan serta memanfaatkan tekhnologi dan menguatkan semangat kolaborasi, terang Sandi. Dalam kesempatan itu, Sandi mengucapkan selamat akan di laksanakannya Konvensi Humas Indonesia. "Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., SH., M. Hum mengucapkan Selamat Melaksanakan Konvensi Humas Indonesia, terus menjadi inspirasi untuk rakyat dalam membangun reputasi bangsa", pungkasnya. #Kadivhumaspolri #Irjenpolsandinugroho #Cyberjournalismepolri @shandinugroho95 #Bloggerpolri #Khoirulamin77 https://mci.life/konvensi-humas-indonesia-segera-di-laksanakan-ini-pesan-kadiv-humas-polri/?feed_id=24487&_unique_id=64eda6e6740db

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Operasi Mantap Praja II, Polresta Bulungan Fokus Pengamanan Tahap Penghitungan Suara Pilkada 2024

Gambar
Operasi Mantap Praja II, Polresta Bulungan Fokus Pengamanan Tahap Penghitungan Suara Pilkada 2024 TANJUNG SELOR, Polda Kaltara, Polresta Bulungan – Dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan tahapan penghitungan suara Pilkada serentak 2024, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bulungan terus menggelar Operasi Mantap Praja (OMP) II. Fokus utama dalam tahap ini adalah pengamanan dan pengawalan distribusi kotak suara dari berbagai wilayah hingga ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K., menyampaikan bahwa proses penghitungan suara membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam pengawalan kotak suara dari daerah terpencil yang jelas menghadapi berbagai tantangan. “Kami terus memastikan distribusi kotak suara ke PPK berlangsung aman dan lancar, meskipun melewati medan yang berat dan cuaca yang kurang bersahabat. Ini adalah tanggung jawab kami untuk menjaga keamanan suara rakyat hingga tahapan akhir,” ungkapnya, Kamis (28/1...
Baca selengkapnya

Gelar Operasi Knalpot Brong Besar-besaran, Polresta Malang Kota Terima Apresiasi Kapolda Jatim

Gambar
Gelar Operasi Knalpot Brong Besar-besaran, Polresta Malang Kota Terima Apresiasi Kapolda Jatim   Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Pol Toni Harmanto mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Polresta Malang Kota, dalam melakukan penindakan knalpot brong. Dirinya mengungkapkan, bahwa penggunaan knalpot brong telah meresahkan masyarakat. Dikarenakan, suara bising yang ditimbulkan sangat mengganggu. "Ini masalah ketertiban umum yang harus dijaga. Masyarakat perlu nyaman ketika beristirahat saat malam hari," "Jadi, jangan sampai mereka (pengguna knalpot brong) mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang istirahat. Kita pastikan dengan langkah-langkah penegakan hukum, dan ini sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Polresta Malang Kota," jelasnya. Dirinya menegaskan, bahwa larangan penggunaan knalpot brong telah diatur di dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Penggunaan knalpot brong, hanya diperun...
Baca selengkapnya

Polri : Penerbitan Surat Keterangan Kepolisian bagi Wartawan Asing wujud Pelayanan dan Perlindungan

Gambar
Polri : Penerbitan Surat Keterangan Kepolisian bagi Wartawan Asing wujud Pelayanan dan Perlindungan Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri , Irjen Pol. Sandi Nugroho , memberikan penyampaian terkait pemberitaan yang mengaitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi wartawan asing yang bertugas di Indonesia. Pernyataan yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa SKK menjadi kewajiban bagi jurnalis asing. Hal ini, menurut Irjen Sandi, maka perlu dijelaskan substansi dari Perpol nomor 3 tahun 2025 tersebut. Irjen Sandi menjelaskan bahwa Perpol No. 3 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Keimigrasian No. 63 Tahun 2024. "Perpol ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalnya di wilayah-wilayah rawan konflik," ujar Irjen Sandi dalam konferensi pers di Jak...
Baca selengkapnya